Pengadilan Agama Banjarbaru Menghadiri Undangan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerjasama & Penyerahan Sertipikat Wakaf

Banjarbaru – Jumat, 8 Agustus 2025
Pengadilan Agama (PA) Banjarbaru Kelas IB menjalin kerja sama resmi dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Banjarbaru melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Lentera Cendana Asri (Layanan Terintegrasi Dalam Percepatan Pengurusan Produk Antar Instansi dan Sosialisasi Birokrasi) yang dilaksanakan pada Jumat, 8 Agustus 2025 pukul 14.30 WITA bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, sebagaimana tertuang dalam Nomor: W15-A/1393/HM.01.1/7/2022 dan Nomor: 91/MOU-63-MP.02.02/VII/2022.

Acara dihadiri oleh Ketua, Hikmah, S.Ag., M.Sy., Wakil Ketua, Ahmad Asy Syafi’i, S.Ag. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Dr. Ahmad Suhaimi, S.Sos., S.H., M.H., M.M.QRMP., Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bankarbaru, H. Mukhlis Ridhani, serta Panitera, H. Yahyadi, S.H., dan Sekretaris PA Banjarbaru, Hj. Burdatul Aisyiah, S.Ag., M.M.

Terdapat dua agenda utama dalam acara ini, yaitu Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Banjarbaru dan BPN Kota Banjarbaru dan Penyerahan sertipikat tanah wakaf kepada pihak yang berhak.

Kerja sama ini bertujuan memperkuat koordinasi antara lembaga peradilan agama dengan instansi pertanahan, khususnya dalam pengelolaan dan penyelesaian administrasi pertanahan yang berkaitan dengan perkara di lingkungan peradilan agama, termasuk tanah wakaf.

Acara berlangsung khidmat dengan sambutan dari pejabat terkait, diikuti prosesi penandatanganan perjanjian kerja sama, penyerahan sertipikat wakaf, serta sesi foto bersama sebagai penanda dimulainya kolaborasi resmi kedua pihak.

Dengan adanya sinergi ini, diharapkan layanan publik, terutama yang terkait pertanahan di wilayah Banjarbaru, dapat dilaksanakan lebih cepat, transparan, dan tertib administrasi, sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap aset wakaf.