PA Banjarbaru Lakukan Kunjungan Silaturahmi ke BPN Banjarbaru Bahas MoU Eksekusi Lelang Objek Waris

Banjarbaru – Senin, 4 Agustus 2025. Dalam rangka memperkuat sinergi antarlembaga dan mendukung pelaksanaan eksekusi perkara perdata, Ketua Pengadilan Agama (PA) Banjarbaru Kelas IB, Hikmah, S.Ag., M.Sy., didampingi oleh Hakim Dr. Martina Purna Nisa, LC., M.Sy. dan Panitera PA Banjarbaru H. Yahyadi, S.H., melakukan kunjungan silaturrahmi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru.

Kunjungan ini disambut hangat oleh Kepala Kantor BPN Banjarbaru Dr. Ahmad Suhaimi, S.Sos., S.H., M.H., M.M., QRMP., beserta jajaran, dan menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi serta koordinasi lebih lanjut terkait rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang kolaborasi antar lembaga dalam memberikan pelayanan di bidang pertanahan serta diskusi tentang problematika dalam pelaksanaan eksekusi lelang objek sengketa perkara kebendaan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketua PA Banjarbaru menyampaikan bahwa sinergi dengan BPN sangat penting dalam mendukung terlaksananya pelayan Pengadilan Agama kepada masyarakat terutama di bidang pertanahan serta kelancaran proses descente, sita dan eksekusi putusan pengadilan. Beliau juga menekankan pentingnya kesepahaman bersama agar proses descente, sita dan eksekusi berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, serta dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

“Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam memperkuat koordinasi antara Pengadilan Agama dan BPN, khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak juga saling bertukar pandangan dan pengalaman terkait tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan descente, sita dan eksekusi perkara, serta kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan menyepakati perlunya mekanisme teknis yang jelas dalam MoU ke depan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Banjarbaru dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang efektif, akuntabel, dan berbasis kerja sama antarinstansi.