354 BADAN PUSAT STATISTIK BPS KOTA BANJARBARU LAKUKAN SURVEY PENERAPAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU.HTML

Arsip Berita

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru Lakukan Survey Penerapan Zona Integritas Pada Pengadilan Agama Banjarbaru

Banjarbaru - Senin (26/08/2019) Setelah melalui tahapan penilaian eksternal oleh Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal penerapan Zona Integritas pada instansi pemerintah menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Pengadilan Agama (PA) Banjarbaru pun terpilih menjadi salah satu satuan kerja dilingkungan Mahkamah Agung RI yang akan disurvey oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi melalui perwakilannya yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru.

bps1

(Tim Survey BPS Kota Banjarbaru disambut oleh Ketua PA Banjarbaru)

Sebelum kegiatan survey dilaksanakan, kedatangan tim survey BPS Kota Banjarbaru disambut oleh Ketua PA Banjarbaru, Husnawati, S.Ag. M.Sy, yang dalam sambutannya mengucapkan selamat datang di lingkungan PA Banjarbaru dan beliau siap memberikan akses kepada tim survey untuk memberikan kuesioner kepada responden atau para pihak pencari keadilan (stakeholder) berkaitan dengan pelayanan publik di PA Banjarbaru.

bps2

(Tim Survey BPS Kota Banjarbaru melakukan interview on the spot kepada para responden)

Pada kesempatan lain, Arih Dwi Prasetyo, S.Si, Ketua BPS Kota Banjarbaru menyatakan survery akan dilakukan dua atau tiga hari kedepan kepada responden atau pengguna layanan (stakeholder) PA Banjarbaru, beliau berharap agar seluruh anggota tim survey dapat bekerja secara maksimal dan menjaga independensi penilaian yang dilakukan.

bps3

(Foto bersama Aparatur PA Banjarbaru dengan Tim Survey BPS Kota Banjarbaru)

Semoga di masa mendatang PA Banjarbaru dapat senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan tentunya dapat mewujudkan diri sebagai instansi pemerintah yang berpredikat bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani. (rizqon)